LAMPUNG INDONESIA.Com,Lampung selatan Proses penjaringan calon Pengawas dan Direksi Perumda Tirta Jasa Lampung Selatan menjadi sorotan publik setelah muncul perbedaan informasi terkait hasil seleksi administrasi yang dinilai belum dijelaskan secara terbuka oleh panitia seleksi.
Sorotan mengemuka pada Jumat, 12 Desember 2025, ketika sebuah pemberitaan media daring menyebutkan 10 peserta dinyatakan lolos tahapan administrasi. Namun, tidak lama berselang, konten berita tersebut tidak lagi dapat diakses dan kemudian muncul publikasi lanjutan dengan data berbeda.
Dalam informasi terbaru, panitia seleksi menyatakan hanya 9 peserta yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi, terdiri dari 5 calon Pengawas dan 4 calon Direksi. Perubahan data ini memicu pertanyaan publik karena tidak disertai penjelasan resmi mengenai dasar koreksi maupun mekanisme evaluasi ulang yang dilakukan.
Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Lampung Selatan, Mahdalena, selaku panitia seleksi, menyampaikan melalui pesan WhatsApp bahwa terdapat kekeliruan pada informasi awal. Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, panitia belum menyampaikan keterangan tertulis yang menjelaskan secara rinci letak kesalahan serta prosedur perbaikannya.
Perhatian publik semakin menguat setelah salah satu nama yang sebelumnya disebut lolos, Ir. Halim Nasai, mantan anggota DPRD Lampung Selatan periode 2019–2024 dan berlatar belakang pengusaha, tidak lagi tercantum dalam daftar peserta yang dinyatakan memenuhi syarat. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, mengingat rekam jejak dan pengalaman yang bersangkutan dinilai relevan dengan jabatan strategis di perusahaan daerah.
Hingga saat ini, upaya media untuk memperoleh klarifikasi lanjutan dari panitia seleksi, khususnya terkait kriteria penilaian administrasi, dasar penetapan hasil, serta alasan perubahan daftar peserta, belum mendapatkan respons.
Situasi ini mendorong harapan masyarakat agar proses seleksi pimpinan Perumda Tirta Jasa Lampung Selatan dijalankan secara transparan, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, guna menjaga kepercayaan publik serta memastikan pengelolaan perusahaan daerah dilakukan oleh figur yang memiliki kapasitas dan integritas. (Red/team)
