LAMPUNG INDONESIA.Com,Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Erma Yusneli dari Partai Gerindra, resmi menjabat sejak 14 Oktober 2024. Namun, hingga kini, keberadaannya di ruang publik dinilai masih minim dan belum memberikan kesan kuat sebagai representasi rakyat.
Ironisnya, di tengah posisinya sebagai pimpinan lembaga legislatif daerah, masih banyak masyarakat yang bahkan tidak mengenal sosok Ketua DPRD Lampung Selatan itu sendiri. Jangankan Publik, Rakyat Pun Jarang Merasakan Kedekatan nya
Padahal, Ketua DPRD semestinya menjadi wajah utama lembaga perwakilan rakyat—figur yang dikenal luas, hadir di tengah masyarakat, serta aktif menyerap aspirasi lintas wilayah, bukan sekadar berkutat di daerah pemilihan sendiri. Namun realitas berkata lain.
Nama Erma Yusneli justru terdengar samar di ruang publik.Keberadaannya sebagai Ketua DPRD Lampung Selatan dinilai kalah menonjol dibandingkan sejumlah anggota DPRD lainnya, seperti Merik Harvit, Agus Sartono, maupun Bella Jayanti, yang relatif lebih sering tampil, turun ke lapangan, dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Situasi ini wajar memicu kegelisahan publik: sejauh mana kepemimpinan Ketua DPRD dijalankan secara efektif? Apakah fungsi representasi dan komunikasi publik benar-benar berjalan, atau justru tereduksi menjadi simbol jabatan tanpa kehadiran nyata di tengah rakyat
Aktivitas Resmi yang Kurang Menyentuh Publik Secara formal, Erma Yusneli memang menjalankan tugas-tugas kelembagaan. Pada 23 Juni 2025, ia memimpin rapat paripurna penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024. Dalam rapat tersebut disampaikan capaian pendapatan daerah sebesar 99,99 persen, belanja daerah 94,03 persen, serta keberhasilan Kabupaten Lampung Selatan meraih opini WTP untuk kesembilan kali berturut-turut. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak terkait.
Namun, informasi penting tersebut hanya beredar di lingkup resmi dan tidak tersosialisasi secara luas kepada masyarakat.
Pada 16 Januari 2025, Erma kembali memimpin rapat paripurna penetapan Radityo Egi Pratama – M. Syaiful Anwar sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025–2030. Meski merupakan momentum politik penting, kehadirannya lebih terlihat sebagai pelaksana protokol formal, tanpa interaksi berarti dengan masyarakat yang hadir di luar gedung DPRD.
Hal serupa terjadi saat pembukaan Lampung Selatan Expo 2024 pada Agustus 2024. Erma menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan yang dinilai mampu mendorong UMKM dan potensi daerah.
Namun, meskipun acara dihadiri pelaku UMKM dari berbagai kecamatan, ia hanya tampil di atas panggung tanpa terlihat berinteraksi langsung dengan para peserta.
Bahkan pada 1 September 2025, saat menghadiri aksi damai masyarakat terkait perbaikan infrastruktur jalan, Erma menyatakan komitmen DPRD untuk menampung aspirasi dan membahasnya dalam forum resmi. Sayangnya, hingga aksi berakhir, tidak ada informasi lanjutan mengenai tindak lanjut atau komunikasi kembali dengan kelompok masyarakat penggerak aksi tersebut.
Jarak dengan Rakyat Kian Terasa Minim kehadiran langsung di tengah masyarakat membuat jarak antara Ketua DPRD dan rakyat terasa semakin lebar dengan Rakyat
Berbeda dengan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama yang kerap terlihat turun langsung bahkan duduk bersila di aspal demi mendengar aspirasi masyarakat Erma Yusneli jarang terlihat dalam kegiatan serupa.
Ketidakmampuan masyarakat mengenali pemimpinnya sendiri menjadi indikator nyata bahwa komunikasi dan kedekatan belum terbangun secara optimal. Kondisi ini semakin kontras jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh DPRD lainnya.
Merik Harvit, Wakil Ketua I DPRD Lampung Selatan, fraksi partai Pdi P dikenal aktif melakukan kunjungan hingga ke pelosok desa untuk menyerap keluhan masyarakat terkait pelayanan publik. Ia juga sering terlibat dalam diskusi komunitas lokal.
Agus Sartono dari Fraksi Partai pan dikenal luas berkat keterlibatannya dalam pembangunan fasilitas umum, seperti pembuatan sumur bor bagi desa yang kekurangan air bersih, serta pendampingan UMKM dalam mengakses permodalan serta berjiwa sosial tinggi dan dekat dengan kalangan masyarakat.
Sementara Bella Jayanti dari Fraksi PAN dikenal konsisten memperjuangkan isu kesejahteraan perempuan dan anak melalui pelatihan keterampilan, lokakarya, serta advokasi kebijakan perlindungan anak.
Aktivitas nyata tersebut membuat nama-nama mereka dikenal dan dipercaya masyarakat, bahkan di luar daerah pemilihannya masing-masing.
Komunikasi Publik yang Belum Optimal Sebagai Ketua DPRD, Erma Yusneli seharusnya berperan sebagai juru bicara lembaga, penghubung antara rakyat dan pemerintah daerah, serta figur yang menyampaikan capaian kerja legislatif secara terbuka. Namun, komunikasi publik yang berjalan saat ini dinilai belum tertata dengan baik.
Informasi mengenai program kerja, capaian DPRD, maupun agenda penting kerap hanya disampaikan melalui kanal resmi yang jangkauannya terbatas. Minimnya pemanfaatan media sosial, dialog publik, dan interaksi dua arah membuat pesan kelembagaan tidak sampai secara luas ke masyarakat.
Padahal, komunikasi publik yang efektif menuntut keterbukaan, konsistensi, kehadiran langsung, serta respons cepat terhadap aspirasi dan pertanyaan masyarakat.
Harapan dan Pertanyaan Publik Masyarakat berhak berharap pemimpin yang mereka pilih hadir, mendengar, dan memahami kondisi riil di lapangan. Kedekatan dengan rakyat bukan sekadar soal pencitraan, tetapi tentang memahami kebutuhan, persoalan, dan harapan yang belum terwakili.
Ke depan, publik berharap Ketua DPRD Lampung Selatan dapat lebih sering hadir di tengah masyarakat, membangun komunikasi yang lebih terbuka, serta memperbaiki strategi penyampaian informasi agar kerja lembaga legislatif benar-benar dirasakan rakyat.
Lalu muncul pertanyaan sinis dari masyarakat:Apakah harus dibentuk tim komunikasi publik khusus hanya untuk memperkenalkan dan mendekatkan Ketua DPRD kepada rakyat? Masa iya sampai segitunya?
Pertanyaan ini semestinya menjadi bahan refleksi serius bagi pimpinan DPRD Lampung Selatan agar fungsi representasi rakyat tidak berhenti sebatas jabatan formal semata. (kg.Ay)Oleh: Saefunnaim
