LAMPUNGID.Com, Kalianda — Suasana Terminal Pasar Inpres Kalianda mendadak berbeda pada Rabu pagi (4/2/2026). Di tengah hiruk pikuk pedagang dan aktivitas jual beli, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menggelar pelantikan pejabat struktural—sebuah prosesi yang jauh dari kesan seremonial mewah.
Sebanyak 22 pejabat administrator dan 7 pejabat pengawas resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama. Lokasi pelantikan yang tidak lazim ini dipilih secara sadar sebagai pesan simbolik: birokrasi harus dekat dengan denyut kehidupan masyarakat.
Tak hanya melantik pejabat definitif, pada kesempatan yang sama pemerintah daerah juga menetapkan 7 pejabat menerima tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas (PLT). Rinciannya, 4 PLT kepala dinas, 2 PLT kepala bidang, dan 1 PLT kepala subbidang, untuk mengisi kekosongan jabatan strategis. Seluruh penugasan tersebut berlaku mulai 4 Februari 2026.
Bupati Radityo Egi Pratama menegaskan, pelantikan di tengah pasar bukan sekadar mencari sensasi atau simbolisasi kosong. Ia ingin para pejabat yang baru dilantik merasakan langsung kondisi riil masyarakat.
“Saya sengaja melantik bapak ibu di sini, di tengah pasar, disaksikan langsung para pedagang. Inilah realita yang kita hadapi hari ini,” kata Egi di hadapan para pejabat dan masyarakat.
Menurutnya, jabatan tidak boleh menciptakan jarak antara pejabat dan rakyat. Integritas aparatur, kata dia, bukan diukur dari penampilan atau pencitraan, melainkan dari kejujuran, keberanian mengambil keputusan, dan dampak nyata dari kebijakan yang dibuat.
“Jangan setelah naik jabatan lalu merasa berbeda. Jangan lupa daratan. Kita harus bekerja dengan hati dan melihat langsung realita. Hari ini banyak pedagang mengeluh pasar sepi. Itu fakta yang harus kita jawab dengan kebijakan,” tegasnya.
Pelantikan tersebut mencakup berbagai jabatan strategis di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan, mulai dari sekretaris dinas, camat, kepala bidang, hingga jabatan teknis lainnya. Di antaranya Syaifulloh sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hermawan sebagai Camat Penengahan, serta sejumlah pejabat di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bappeda, BPKAD, dan OPD lainnya.
Sementara itu, penunjukan PLT dilakukan untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan, sembari menunggu pengisian jabatan definitif sesuai ketentuan.
Dalam arahannya, Bupati Egi juga memberi peringatan tegas terkait pengelolaan anggaran. Ia meminta seluruh pejabat menjunjung tinggi prinsip Lamsel Betik (Bebas Transaksi Ilegal dan Korupsi) sebagai roh birokrasi Lampung Selatan.
“Hati-hati menggunakan anggaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran atau ada permainan. Yang mengawasi kita banyak.
Saya ingatkan dari sekarang,” ujarnya.Ia menegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang selalu berada dalam pengawasan publik. Karena itu, integritas, kejujuran, dan kebersihan dalam bekerja menjadi syarat mutlak bagi setiap pejabat.
Pelantikan di ruang publik ini menjadi penanda bahwa birokrasi tidak boleh bekerja dalam ruang sunyi dan nyaman semata, tetapi harus siap hadir di tengah suara rakyat, kritik, serta konsekuensi dari setiap kebijakan yang diambil.(HP)
