LAMPUNGID.Com, Bandar Lampung — Ketua Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan (ALAK) Lampung, Nopiyanto, menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto masih menyisakan persoalan serius di tingkat implementasi. Ia menyebut, program yang digadang-gadang sebagai strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut terkesan dipaksakan berjalan meski belum didukung kesiapan teknis yang memadai
Menurut Nopiyanto, tata kelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah lokasi belum menunjukkan standar manajemen yang profesional. Ia mengungkapkan adanya temuan di lapangan berupa distribusi makanan yang tidak tepat waktu, kualitas bahan pangan yang diragukan, hingga mekanisme pengelolaan yang belum berjalan konsisten. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menurunkan kualitas layanan dan mengaburkan tujuan utama program.
“Program sebesar ini semestinya tidak dijalankan secara terburu-buru. Ketika dapur, sistem distribusi, dan pengawasan belum siap, maka yang dikorbankan adalah anak-anak penerima manfaat,” ujar Nopiyanto.
Ia juga menyoroti kualitas makanan yang diterima siswa. Berdasarkan laporan yang diterima ALAK Lampung, porsi serta kandungan gizi dalam paket MBG di beberapa sekolah belum sepenuhnya memenuhi standar kebutuhan gizi anak. Minimnya variasi menu turut menjadi catatan, karena berpotensi mengurangi keseimbangan nutrisi sekaligus menurunkan minat konsumsi siswa.
Lebih jauh, Nopiyanto menilai lemahnya pengawasan membuka ruang persoalan baru, termasuk potensi ketidaktepatan penggunaan anggaran. Ia menegaskan bahwa program dengan alokasi anggaran besar seperti MBG seharusnya dijalankan dengan transparansi tinggi dan mekanisme akuntabilitas yang dapat diawasi publik.
“Kegaduhan yang muncul di masyarakat bukan tanpa sebab. Ini alarm bahwa ada yang tidak beres dalam pelaksanaan. Pemerintah harus berani membuka data, melakukan evaluasi terbuka, dan tidak alergi terhadap kritik,” tegasnya.
Nopiyanto menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak bisa hanya diukur dari besarnya program atau narasi kebijakan, melainkan dari kualitas pelaksanaan dan dampak nyata yang dirasakan anak-anak. Tanpa perbaikan menyeluruh pada aspek tata kelola, pengawasan, dan kualitas layanan, ia khawatir MBG justru menjadi program simbolik yang jauh dari tujuan awal.
RED)
