Ketua Dewan Anak Adat Lampung H. Andi Azis, S.H.: Dugaan Penyadapan Presiden Harus Diungkap, Kewenangan Tak Boleh Melampaui Batas

Hendra Wijaya
7 Min Read

Loading

LAMPUNGID.COM, Lampung selatan– Kekuasaan tanpa pengawasan berpotensi melahirkan penyimpangan. Prinsip inilah yang perlu menjadi perhatian dalam menyikapi mencuatnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta sejumlah pihak lainnya.

Persoalan tersebut tidak cukup dilihat sebagai isu keamanan komunikasi atau perselisihan di antara pejabat negara. Lebih jauh, kasus ini menyangkut batas kewenangan, etika penyelenggaraan negara, perlindungan hak konstitusional, dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan.

Ketua Dewan Anak Adat Lampung, H. Andi Azis, S.H., berpandangan bahwa peristiwa ini harus menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh penyelenggara negara bahwa jabatan merupakan amanah, bukan ruang untuk menjalankan kekuasaan tanpa batas.

- Advertisement -

Menurutnya, setiap kewenangan yang bersumber dari negara harus digunakan berdasarkan hukum dan ditujukan bagi kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Jangan sampai jabatan dan fasilitas negara justru digunakan untuk kepentingan yang menyimpang dari tujuan pemberiannya. Kekuasaan harus memiliki batas, dan batas itu adalah hukum,” tegas Andi Azis.

Mengawasi Negara Boleh, Menyalahgunakan Kewenangan Tidak Boleh

Andi Azis menilai, dalam negara demokrasi, pengawasan merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan. Namun, pengawasan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang dapat dibenarkan, dan mekanisme pertanggungjawaban.

Ia membedakan antara tindakan pengawasan yang sah untuk kepentingan penegakan hukum dengan tindakan penyadapan tanpa kewenangan yang dapat melanggar hak seseorang.

Menurutnya, tidak boleh ada anggapan bahwa seseorang yang memiliki jabatan atau akses terhadap perangkat negara dapat melakukan pengumpulan informasi secara bebas tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum.

- Advertisement -

Konstitusi melalui Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memberikan perlindungan terhadap diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Sementara Pasal 28J mengatur bahwa pembatasan hak harus memiliki landasan hukum.

“Teknologi seharusnya membantu negara melindungi rakyat, bukan menjadi alat yang membuat rakyat maupun pejabat merasa tidak aman. Kalau kewenangan penyadapan digunakan, harus jelas siapa yang berwenang, apa tujuannya, dan bagaimana pertanggungjawabannya,” ujarnya.

Jangan Hanya Mencari Pelaku, Telusuri Tanggung Jawab Kekuasaan

- Advertisement -

Dalam pandangan Andi Azis, salah satu hal terpenting yang harus dijawab melalui proses hukum adalah bagaimana sebuah tindakan penyadapan dapat terjadi.

Pemeriksaan, menurutnya, perlu menelusuri asal perintah, kewenangan pemberi perintah, pihak yang menjalankan, penggunaan perangkat, hingga kemungkinan adanya pihak yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut
Apabila terdapat bukti penggunaan fasilitas negara di luar kepentingan yang dibenarkan, persoalan itu harus diperiksa secara serius sesuai ketentuan hukum.

“Pertanyaan publik bukan hanya siapa yang melakukan, tetapi bagaimana tindakan itu bisa terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah ada pihak lain yang memperoleh manfaat. Semua harus dijawab melalui pembuktian yang sah,” katanya.

Ia mengingatkan agar proses penegakan hukum tidak berhenti pada pihak yang menjalankan pekerjaan teknis apabila memang ditemukan bukti keterlibatan pihak lain.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh dituduh bersalah sebelum keterlibatannya dibuktikan melalui proses hukum.

Kehormatan Kepala Negara dan Kepercayaan Rakyat Harus Dijaga

Andi Azis berpandangan, dugaan penyadapan yang menyangkut Presiden memiliki dimensi lebih luas karena berkaitan dengan kehormatan lembaga kepresidenan dan keamanan komunikasi strategis negara.

Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Karena itu, setiap persoalan yang berpotensi mengganggu keamanan informasi strategis harus ditangani secara hati-hati dan profesional.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa perlindungan terhadap kehormatan Presiden tidak boleh diartikan sebagai pembatasan kritik masyarakat terhadap pemerintah.

Kritik, pengawasan publik, dan kebebasan pers merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus tetap dilindungi.

“Menjaga kehormatan Presiden bukan berarti rakyat tidak boleh mengkritik pemerintah. Justru negara harus memberikan contoh bahwa siapa pun, termasuk pejabat tinggi, wajib tunduk pada hukum. Di situlah kepercayaan rakyat dibangun,” ungkapnya.

Jangan Biarkan Persoalan Hukum Berubah Menjadi Pertarungan Politik

Andi Azis juga mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan mengenai adanya kelompok politik tertentu di balik dugaan penyadapan.

Menurutnya, setiap kemungkinan harus diperiksa berdasarkan bukti. Termasuk apabila muncul dugaan penyalahgunaan kewenangan, kepentingan politik, ataupun tindak pidana lain.
Ia menilai, penggunaan istilah makar juga harus dilakukan secara cermat. Dugaan penyadapan ilegal tidak otomatis memenuhi unsur tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional.

“Jangan sampai proses hukum justru dijadikan bahan untuk saling menyerang. Kalau ada pelanggaran, buktikan. Kalau ada pihak yang terlibat, ungkap berdasarkan alat bukti. Jangan membangun kesimpulan hanya karena perbedaan pandangan atau kepentingan politik,” tegasnya.

Hukum Harus Memberikan Kepastian, Bukan Ketakutan

Lebih lanjut, Andi Azis mendorong agar penanganan persoalan tersebut dilakukan secara profesional dengan memperhatikan sejumlah hal penting.

Di antaranya pemeriksaan yang objektif, audit forensik terhadap perangkat dan sistem elektronik yang relevan, pengamanan bukti digital, penelusuran rantai perintah, serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan.

Ia juga memandang perlu adanya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap kewenangan penyadapan agar tidak terjadi penyalahgunaan pada masa mendatang.

Menurutnya, negara harus mampu memastikan bahwa kewenangan khusus yang dimiliki aparat tidak berubah menjadi alat untuk mengintimidasi, mengendalikan, atau membatasi kebebasan warga negara.

Pesan Andi Azis: Negara Tidak Boleh Berjalan di Atas Rasa Takut

Menutup pandangannya, Ketua Dewan Anak Adat Lampung tersebut menegaskan bahwa kekuatan sebuah negara tidak hanya diukur dari besarnya kewenangan pemerintah atau aparaturnya, tetapi juga dari kemampuan negara membatasi kekuasaannya sendiri melalui hukum.

Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan, menghormati proses hukum, dan tidak menjadikan persoalan tersebut sebagai pemicu perpecahan.

“Negara ini milik seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada kekuasaan yang berjalan tanpa batas, tidak boleh ada penyalahgunaan jabatan, dan tidak boleh pula ada orang yang dihakimi hanya berdasarkan tuduhan. Kita membutuhkan kebenaran yang dibuktikan, bukan kegaduhan yang dibesarkan,” ujarnya.

Andi Azis menegaskan, apabila dugaan pelanggaran terbukti, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Sebaliknya, hak setiap orang yang sedang menjalani proses hukum juga harus dihormati.

“Bagi saya, ukuran negara hukum bukan siapa yang paling kuat, siapa yang paling tinggi jabatannya, atau siapa yang paling dekat dengan kekuasaan. Ukurannya adalah apakah semua orang mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Itulah keadilan yang harus kita jaga bersama,” pungkas H. Andi Azis, S.H.(Red)

Share This Article
Tidak ada komentar