LampungID.COM, Lampung Selatan — Kepala Desa Krinjing, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Rohmat Suhaini, diduga melakukan tindakan intimidasi terhadap seorang warga bernama MR Mustani. Mustani mengaku dipanggil ke kantor desa dan diminta menandatangani surat pernyataan bahwa dirinya tidak pernah menjadi narasumber pemberitaan di media online koridor86 terkait dugaan praktik dinasti pemerintahan desa.
Menurut pengakuan Mustani, pemanggilan tersebut dilakukan langsung oleh kepala desa. Dalam pertemuan itu, ia diminta menandatangani surat pernyataan yang menyebutkan bahwa dirinya tidak pernah memberikan keterangan kepada media mengenai penempatan keluarga dan kerabat kepala desa dalam struktur Pemerintahan Desa (Pemdes) Desa Krinjing.
Pemberitaan yang dimaksud sebelumnya mengulas dugaan praktik nepotisme di Pemdes Krinjing, di mana sejumlah jabatan strategis diisi oleh keluarga dekat kepala desa, mulai dari bendahara, kepala urusan (kaur), hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Pemdes Krinjing kini menjadi perhatian masyarakat setempat. Namun demikian, warga menilai pemerintah kecamatan maupun pemerintah daerah terkesan belum memberikan respons serius terhadap persoalan tersebut.
Dari sumber informasi lain yang dihimpun media ini, Pemdes Krinjing juga disebut jarang melibatkan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Proses pengambilan keputusan dinilai lebih banyak dilakukan secara internal oleh aparatur desa yang sebagian besar masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala desa.
“Musyawarah desa hanya formalitas. Yang menentukan tetap keluarga-keluarga mereka,” ujar salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Dugaan KKN tersebut diperkuat dengan susunan aparatur desa yang didominasi oleh kerabat kepala desa. Kaur Perencanaan dijabat oleh Rohmani yang merupakan ponakan, Kaur Keuangan oleh Devi yang juga ponakan, Kasi Pemerintahan oleh Mariyanto yang merupakan menantu, serta Ketua BPD yang masih memiliki hubungan kekerabatan dekat. Bahkan dari lima anggota BPD, empat di antaranya disebut sebagai kerabat kepala desa.
Sejumlah warga menilai dominasi kerabat kepala desa dalam struktur Pemdes Krinjing berpotensi menciptakan pola dinasti kekuasaan di tingkat desa, serta dikhawatirkan dapat memengaruhi transparansi dan objektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Krinjing belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan intimidasi terhadap narasumber maupun tudingan praktik nepotisme dalam struktur pemerintahan desa setempat.
(Red)
