LampungID.Com, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus mematangkan langkah strategis dalam mendorong sektor pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah. Terbaru, Pemkab Lampung Selatan menjajaki kolaborasi lanjutan dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan berbasis potensi desa.
Pembahasan tersebut dipimpin langsung oleh Radityo Egi Pratama, bersama perwakilan Danantara, InJourney, PTPN, serta sejumlah BUMN lainnya, di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan (FSP), Gedung BP BUMN, Jakarta Pusat, menjadi bagian dari strategi besar Pemkab Lampung Selatan dalam menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas pembangunan daerah periode 2026–2027.
Bupati Egi menegaskan, arah pengembangan pariwisata Lampung Selatan akan difokuskan pada konsep berkelanjutan berbasis potensi desa, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Kami ingin menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan. Keindahan alam Lampung Selatan merupakan potensi besar yang belum sepenuhnya dikenal secara nasional,” ujar Egi.
Ia juga menyoroti posisi strategis Lampung Selatan sebagai gerbang Pulau Sumatra, yang dinilai memiliki keunggulan kompetitif dalam menarik arus wisatawan, khususnya dari Pulau Jawa.
“Lampung Selatan adalah beranda Sumatra. Ini peluang besar untuk mengembangkan pariwisata yang mampu menarik lebih banyak kunjungan,” katanya.
Menurut Egi, kawasan yang direncanakan untuk dikembangkan memiliki kekuatan bentang alam yang lengkap, mulai dari garis pantai hingga panorama alam yang dinilai potensial menjadi destinasi wisata kelas menengah ke atas. Segmentasi ini diyakini mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan bagi masyarakat sekitar.
“Jika dikelola secara optimal, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat melalui peningkatan pendapatan ekonomi lokal,” jelasnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemkab Lampung Selatan terus mendorong peningkatan infrastruktur, mulai dari akses jalan menuju destinasi wisata, konektivitas antar kawasan, hingga penguatan layanan digital. Di sisi lain, kemudahan investasi juga menjadi perhatian utama melalui penyederhanaan perizinan, digitalisasi layanan publik, serta penciptaan iklim investasi yang transparan dan kondusif.
Sementara itu, Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan BP BUMN, Hambra, menilai potensi kerja sama pengembangan kawasan wisata di Lampung Selatan cukup besar, meski masih memerlukan kajian lanjutan.
“Dari hasil pemaparan, kawasan ini memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Selanjutnya akan dilakukan kajian lebih detail untuk menentukan skema kerja sama yang tepat,” ujarnya.
Ia menambahkan, langkah berikutnya adalah mendorong penyusunan nota kesepahaman (MoU) sebagai dasar awal kolaborasi antar pihak.
Dengan pembahasan lanjutan ini, kolaborasi antara Pemkab Lampung Selatan dan BUMN diharapkan segera terealisasi, sekaligus menghadirkan destinasi wisata baru yang kompetitif serta memberikan multiplier effect nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
(Red Kmf)
