LampungID.Com, Jakarta-Upaya menghadirkan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat terus diperkuat melalui kolaborasi strategis antara pemerintah pusat dan daerah. Komitmen tersebut tercermin dalam pertemuan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait, yang berlangsung di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Pertemuan yang digelar di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Wisma Thamrin, Jakarta Pusat, menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan berkualitas.
Agenda tersebut turut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Sumatra Barat, para kepala daerah se-Provinsi Lampung, Bupati Lahat, serta Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Dalam forum itu, sejumlah program strategis sektor perumahan menjadi fokus pembahasan, di antaranya penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, optimalisasi rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta percepatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) guna penanganan kawasan kumuh.
Bupati Egi menegaskan, pertemuan tersebut merupakan langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program perumahan lebih tepat sasaran dan menjangkau masyarakat luas.
“Hari ini kami melakukan pertemuan strategis bersama Menteri PKP RI. Kami membahas penguatan sinergi program KUR Perumahan, rumah subsidi FLPP, serta BSPS untuk penanganan kawasan kumuh,” ujar Egi.
Menurutnya, kolaborasi ini bukan sekadar koordinasi program, melainkan upaya nyata untuk memastikan masyarakat, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan, memiliki akses terhadap hunian yang layak, nyaman, dan terjangkau.
“Semoga ke depan semakin banyak masyarakat Lampung Selatan yang dapat merasakan hunian yang layak dan nyaman,” tambahnya.
Audiensi tersebut juga menjadi bagian dari dorongan percepatan program perumahan nasional melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah, agar manfaat pembangunan tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi merata hingga ke daerah. (Red/Nsy)
