LampungID.Com,Bandar Lampung-Di tengah tekanan ekonomi yang belum mereda, pemerintah justru berhadapan dengan tantangan yang semakin kompleks. Nilai tukar rupiah yang terus terperosok, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga menyusutnya daya beli masyarakat adalah alarm nyata. Situasi ini bukan saatnya untuk bermanuver dengan kebijakan populis, melainkan saatnya negara menetapkan skala prioritas secara rigid dan kalkulatif.
Di masa krisis, setiap rupiah dari kas negara wajib diuji secara brutal—bukan atas dasar niat baik, tetapi berdasarkan urgensi, efektivitas, dan dampak nyata bagi rakyat di lapangan.
Dilema di Balik Program Populis
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memang membawa narasi yang mulia. Namun, di balik narasi tersebut, ada tantangan fiskal yang tidak bisa ditutup-tutupi. Negara tidak boleh terbuai pada logika bahwa program populis adalah harga mati yang wajib dijalankan, terlepas dari kondisi keuangan yang sedang berdarah-darah.
Kebijakan publik yang sehat tidak ditentukan oleh seberapa besar janji yang diumbar, tetapi oleh seberapa tangguh negara mampu menanggung risiko ekonomi yang menyertainya.
Melawan Prioritas yang Salah Arah
Kritik terhadap MBG bukanlah bentuk antipati terhadap gizi generasi muda. Ini adalah keresahan fundamental: Apakah negara sedang memprioritaskan hal yang mendesak, atau justru terjebak dalam ambisi yang dipaksakan?
Ketika sektor pendidikan masih tertatih mengejar kualitas, layanan kesehatan belum menyentuh semua lini, dan angka pengangguran kian memprihatinkan, publik menuntut jawaban. Pelemahan rupiah kini bukan sekadar angka di pasar modal, melainkan realitas pahit yang dirasakan melalui:
Inflasi harga pangan yang menggerus dapur rakyat Beban produksi yang melumpuhkan sektor riil Stagnasi ekonomi yang membuat masyarakat bawah kian terjepit.
Demokrasi Bukanlah Ajang Bungkam Kritik
Gelombang protes—termasuk dari elemen mahasiswa—adalah detak jantung demokrasi yang sedang bekerja. Kritik adalah sinyal bahwa negara mulai kehilangan kepekaan terhadap realitas ekonomi rakyatnya. Dukungan politik terhadap program tertentu tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari evaluasi yang transparan dan jujur.
Menakar Keberanian Bertindak
Sejarah berulang kali mencatat, krisis bukan hanya lahir dari kelangkaan sumber daya, melainkan dari kegagalan pemimpin dalam menentukan skala prioritas. Yang kita butuhkan saat ini bukanlah perdebatan kusir antara pendukung dan penentang kebijakan. Kita membutuhkan keberanian pemerintah untuk melakukan evaluasi berbasis data yang objektif.
Rakyat tidak pernah menolak kemajuan. Rakyat hanya meminta negara mampu membedakan mana yang merupakan kebutuhan esensial dan mana yang sekadar proyek ambisius.
Di tengah badai rupiah, kehati-hatian fiskal bukanlah pilihan, melainkan harga mati.
Tabik.puun
Penulis Ariyadi Ahmad| 18 Juni 2026
