KALIANDA – Hingga pekan pertama 2026, mekanisme pungutan retribusi parkir tepi jalan umum oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Lampung Selatan dinilai belum optimal. Hal ini terkait pelaksanaan ketentuan UU Nomor 1 tentang HKPD, PP Nomor 35 Tahun 2023, serta Perda Lamsel Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pendapatan Daerah dari Retribusi (PDRB).
Plt Kepala Dishub, Djuanda, saat dihubungi Senin (5/1/2026), memberikan tanggapan yang dianggap ambigu. Ia menyebut sedang “menggodok” mekanisme baru agar pungutan retribusi parkir dapat berjalan optimal. Namun, langkah awal seharusnya berupa penyusunan regulasi sebagai payung hukum, termasuk penerbitan Peraturan Kepala Daerah sebagai aturan teknis pelaksanaan PP dan Perda terkait.
Djuanda menjelaskan, “Masih on proses SK baru. (Tapi menggunakan) metode baru, masih perlu penggodokan lebih mendalam karena harus dipersiapkan secara komprehensif.”
