LampungID.Com, Kalianda — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Kegiatan berlangsung di ruang sidang utama DPRD setempat, Rabu (15/4/2026), dan menjadi momentum strategis penguatan fungsi pengawasan legislatif.
Rapat paripurna ini merupakan bagian penting dari mekanisme evaluasi tahunan DPRD terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus tolok ukur capaian program dan kebijakan selama satu tahun anggaran.
Memimpin jalannya rapat, Wakil Ketua I DPRD Lampung Selatan, Merik Havit, menyampaikan rekomendasi DPRD secara lugas, runtut, dan komprehensif. Ia menegaskan bahwa rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan intensif Panitia Khusus (Pansus) bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilaksanakan pada 1–9 April 2026.
“Rekomendasi ini lahir dari proses pembahasan mendalam dan kolektif bersama OPD terkait. Seluruh catatan dan masukan telah dirumuskan secara objektif dan bertanggung jawab,” ujar Merik Havit dalam sambutannya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa rekomendasi DPRD tidak boleh berhenti sebagai dokumen formal belaka. Menurutnya, rekomendasi harus menjadi rujukan nyata bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja ke depan.
“Rekomendasi DPRD wajib ditindaklanjuti secara serius. Ini bukan sekadar administrasi, melainkan pedoman penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas program, dan arah pembangunan daerah,” tegasnya.
Melalui penyampaian rekomendasi tersebut, DPRD berharap Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dapat mengambil langkah-langkah strategis dalam memperkuat efektivitas program pembangunan, meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berpihak kepada masyarakat.
Rapat paripurna berlangsung dengan khidmat dan tertib, dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, jajaran eksekutif pemerintah daerah, serta perwakilan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. (HP/AL)
