LAMPUNGID.COM, Kalianda – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lampung Selatan melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di ruang rapat Banggar, Selasa (7/7).
Rapat dipimpin langsung Ketua Banggar Erma Yusneli, didampingi Wakil Ketua Merik Havit dan Benny Raharjo, serta dihadiri perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Bagian Hukum Setda, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah terkait.
Dalam sesi ini, anggota Banggar secara khusus menyoroti efektivitas program pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah dibiayai anggaran daerah. Evaluasi mendalam dinilai mendesak agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sekaligus berkontribusi nyata menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pemasaran Jadi Kunci Utama, Perajin Genteng Butuh Dukungan Peralatan
Anggota Banggar dari Fraksi Golkar, M. Muslim, menegaskan kendala terbesar yang masih dihadapi pelaku UMKM adalah akses pemasaran. Pemerintah diminta menyusun strategi yang lebih terarah agar produk lokal mampu bersaing dan menjangkau pasar lebih luas.
“Kami melihat persoalan pemasaran masih perlu dikaji lebih mendalam. Harapannya ada langkah pengembangan yang nyata sehingga UMKM tumbuh dan memberi kontribusi riil bagi PAD Lampung Selatan,” ujar M. Muslim.
Ia juga meminta perhatian khusus bagi kelompok perajin genteng. Bantuan peralatan produksi dinilai sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas hasil karya mereka.
“Dengan dukungan alat yang memadai, produksi makin meningkat, kualitas makin baik, dan pada akhirnya mampu menyumbang kenaikan PAD,” tegasnya.
Program Harus Terukur, Jangan Sekadar Formalitas
Sementara itu, anggota Banggar dari Fraksi PKS, Bowo Edi Anggoro, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh dan berkelanjutan atas seluruh program pembinaan UMKM. Setiap kegiatan harus memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas, sehingga penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.
“Program yang berjalan harus terus diperkuat. Yang dilanjutkan harus benar-benar mendorong kemajuan UMKM, memperluas pasar, dan berdampak pada PAD. Jangan sampai target ditetapkan tapi indikatornya kabur—kita harus tahu pasti apakah sasaran tercapai atau belum,” kata Bowo.
Momentum Perbaikan Kualitas Pembangunan
Banggar DPRD berharap pembahasan Raperda ini tidak sekadar menjadi urusan administrasi dan pencatatan keuangan, melainkan menjadi titik balik untuk menyempurnakan kualitas program ke depan—khususnya di sektor UMKM—sehingga benar-benar menggerakkan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(red)
