LAMPUNGID.COM, Bandar Lampung – Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Reforma Agraria Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026, Selasa (9/6/2026), bertempat di Aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan bersama Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, sebagai bentuk dukungan dan sinergi daerah dalam menyukseskan agenda strategis Reforma Agraria di Provinsi Lampung.
Dalam rapat tersebut, salah satu fokus pembahasan adalah efektivitas pemberian hak atas tanah berjangka waktu di atas Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah. Skema ini dinilai sebagai instrumen strategis pemerintah dalam mendukung penyediaan tanah yang berkeadilan guna mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria.
Melalui mekanisme HPL Badan Bank Tanah, pemerintah memiliki peluang besar untuk memastikan pemanfaatan tanah dilakukan secara tertib administrasi, produktif, tepat sasaran, serta berkelanjutan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pembahasan tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses terhadap sumber daya agraria serta menekan ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) di daerah.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Embun Sari, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, serta unsur Forkopimda Provinsi Lampung, yang terdiri dari Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Kepala Kepolisian Daerah Lampung, dan Panglima Komando Daerah Militer XXI/Radin Inten.
Selain itu, hadir pula Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bappeda, serta jajaran kepala dinas dan biro terkait di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
Rapat koordinasi tersebut turut didampingi oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung I Gusti Made Sastrawan, bersama Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung Ramli.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi serta penguatan kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.
(Red.Nb)
