LAMPUNG INDONESIA.Com, Rajabasa, Lampung Selatan – Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Rajabasa menyuarakan sejumlah isu strategis dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2027 yang digelar di Balai Desa Hargo Pancuran, Kamis (12/2/2026).
Ketua APDESI Kecamatan Rajabasa, Rio Imanda, yang juga Kepala Desa Kunjir, menyampaikan aspirasi para kepala desa terkait keterlambatan kepastian regulasi Dana Desa yang hingga Februari 2026 belum ditetapkan secara final.
Menurut Rio, kondisi tersebut menyulitkan pemerintah desa dalam menyusun dan menjalankan program pembangunan, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya kepastian anggaran biasanya sudah diterima sejak Desember.
“Biasanya Desember sudah jelas. Sekarang sampai Februari belum ada kepastian, ini tentu menghambat kami di desa untuk bergerak,” ujar Rio.
Meski menyadari regulasi Dana Desa merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Rio berharap Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dapat melakukan komunikasi dan koordinasi lebih intensif agar desa memperoleh kepastian lebih cepat.
Selain persoalan anggaran, Rio juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan, khususnya ruas jalan provinsi di wilayah Rajabasa yang dinilai masih membutuhkan penanganan serius pada beberapa titik krusial.
“Ada beberapa segmen jalan yang kondisinya sangat mendesak dan perlu diprioritaskan,” tegasnya.
Dorong Hilirisasi dan Ekosistem Wisata Rajabasa dalam forum tersebut, APDESI Rajabasa juga mendorong pengembangan sektor pariwisata berbasis wilayah. Rio menyebut sejumlah desa di Rajabasa mulai membuka akses wisata, termasuk memanfaatkan bantuan peminjaman alat dari Dinas PUPR untuk pembukaan jalur.
Ia menilai Rajabasa memiliki ekosistem wisata yang potensial, terutama dengan keberadaan Pulau Krakatau dan Pulau Sebesi, namun perlu kebijakan yang mampu mengarahkan arus wisata agar memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat.
“Selama ini wisatawan ke Sebesi melewati Kalianda. Harapannya, mereka bisa masuk dulu ke wilayah Rajabasa, singgah di desa-desa seperti Hargo Pancuran untuk melihat Krakatau dari titik teropong,” jelasnya.
Menurut Rio, konsep hilirisasi wisata perlu diperkuat agar wisatawan tidak hanya datang dan pergi, tetapi juga menggerakkan UMKM, kuliner lokal, serta destinasi wisata daratan di Rajabasa.
Menanggapi aspirasi tersebut, Sekretaris Daerah Lampung Selatan, Supriyanto, menyatakan bahwa seluruh masukan yang disampaikan akan menjadi bahan perhatian pemerintah daerah.
Terkait infrastruktur jalan, ia memastikan usulan tersebut telah dicatat oleh Bappeda untuk perencanaan pembangunan ke depan. Sementara untuk sektor pariwisata, Supriyanto menekankan pentingnya membangun ekosistem wisata yang terintegrasi.
“Ekosistem wisata itu satu kesatuan. Wisatawan datang dari mana, singgah ke mana, makan di mana, hingga beli oleh-oleh di mana, semuanya harus dirancang terhubung,” ujarnya.
Ia juga mengakui bahwa potensi melihat Krakatau dari titik teropong di Rajabasa belum banyak diketahui, bahkan oleh sebagian masyarakat Lampung Selatan sendiri.
“Bisa jadi banyak yang belum tahu kalau dari sini Krakatau bisa terlihat jelas. Ini masukan yang sangat baik,” tambahnya.
Menjawab persoalan Dana Desa, Staf Ahli Bidang Keuangan Pemkab Lampung Selatan, Wahid, menjelaskan bahwa Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2025 tentang fokus penggunaan Dana Desa telah terbit dan berlaku sejak 30 Desember 2025. Selain itu, Kementerian Keuangan juga telah menyampaikan pagu indikatif Dana Desa, meski belum bersifat final.“Desa kami sarankan tetap menggunakan pagu indikatif sebagai dasar penyusunan APBDes sambil menunggu rincian final dari pusat. Jangan sampai pembangunan desa terhambat karena menunggu PMK,” jelas Wahid.
Ia juga meminta pemerintah desa untuk terus berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) agar proses perencanaan dan penganggaran tetap berjalan sesuai ketentuan.
Melalui Musrenbang ini, aspirasi kepala desa se-Kecamatan Rajabasa tidak hanya menyoroti persoalan administratif, tetapi juga mengarah pada visi pembangunan wilayah berbasis infrastruktur dan pariwisata berkelanjutan.
Diharapkan, sinergi antara desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten mampu mendorong Rajabasa tumbuh sebagai kawasan penyangga wisata Krakatau yang memberi dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.(***)
