LampungID.Com, Bandar Lampung — Genap satu tahun kepemimpinan Bupati Hi. Mohammad Saleh Asnawi dan Wakil Bupati Agus Suranto di Kabupaten Tanggamus, LSM PRO RAKYAT melontarkan evaluasi kritis terhadap jalannya pemerintahan.
Slogan “Jalan Lurus Membangun Tanggamus” dinilai tidak lagi cukup hanya digaungkan, tetapi harus dibuktikan melalui kerja nyata, birokrasi yang sehat, pendidikan yang berpihak pada rakyat, serta pertumbuhan ekonomi yang benar-benar tumbuh dari desa.
Jika tidak, jargon tersebut dikhawatirkan hanya menjadi hiasan politik, bukan arah pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum LSM PRO RAKYAT Aqrobin AM bersama Sekretaris Umum Johan Alamsyah, Kamis (12/3/2026), di Kantor LSM PRO RAKYAT, Pahoman, Bandar Lampung.
Aqrobin AM menilai satu tahun pertama pemerintahan Saleh–Agus dapat disebut sebagai masa peletakan fondasi. Namun, menurutnya, rakyat Tanggamus kini menunggu pembuktian konkret atas 11 program kerja yang pernah dijanjikan kepada publik.
“Rakyat tidak butuh pencitraan dan slogan kosong. Yang dibutuhkan adalah hasil nyata. Seluruh program kerja harus diwujudkan secara terukur, transparan, dan benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat,” tegas Aqrobin.
LSM PRO RAKYAT mencatat sejumlah indikator awal yang patut diapresiasi, seperti kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tanggamus menjadi 71,36, serta langkah awal di sektor kesehatan melalui rencana pembangunan RSUD Talang Padang dan realisasi pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
Selain itu, pengendalian inflasi daerah, pembenahan tata kelola SDM, beasiswa santri pondok pesantren, serta insentif guru ngaji dan perangkat pekon juga dinilai sebagai capaian awal yang positif.
Namun demikian, Johan Alamsyah menegaskan bahwa seluruh program tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa birokrasi yang profesional dan adil.
Menurutnya, penataan jabatan ASN harus dilakukan secara merit system, berdasarkan kompetensi, integritas, kapasitas, dan rekam jejak, bukan kedekatan personal, kepentingan kelompok, apalagi hubungan keluarga.
“Kalau birokrasi dikelola secara keluarga sentris, maka motivasi ASN akan runtuh dan tujuan besar pembangunan akan melenceng dari harapan rakyat,” ujar Johan.
Ia menegaskan bahwa setiap ASN memiliki hak moral untuk memperoleh kesempatan karier yang adil dan transparan.
LSM PRO RAKYAT juga mengkritisi orientasi pembangunan pendidikan yang dinilai masih terlalu fokus pada proyek fisik.
Aqrobin menekankan bahwa kemajuan Tanggamus sangat ditentukan oleh pembangunan sumber daya manusia sejak jenjang pendidikan dasar.
“Jangan hanya membangun gedung. Yang paling penting adalah membangun manusianya. Karakter dan masa depan Tanggamus dibentuk sejak anak-anak duduk di bangku SD dan SMP,” tegasnya.
Dalam konteks ini, Johan Alamsyah meminta Kepala Dinas Pendidikan tidak menjadikan pendidikan sebagai etalase proyek semata.
LSM PRO RAKYAT mendorong Pemerintah Kabupaten Tanggamus menyiapkan BOS Daerah sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada rakyat, untuk menutup kebutuhan pendidikan dasar yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh BOS nasional.
Di sektor ekonomi, LSM PRO RAKYAT menilai pembangunan belum boleh berhenti pada data makro dan seremoni program. Pemerintah daerah didorong membangun model ekonomi desa terintegrasi berbasis potensi lokal.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah pengembangan perikanan air tawar berbasis sistem bioflok antar desa, sehingga terjadi rantai produksi dan distribusi yang saling menguatkan.
“Uang rakyat harus berputar di wilayah sendiri. Desa jangan hanya jadi penonton di daerahnya sendiri,” ujar Aqrobin.Model ini, menurutnya, dapat diperluas ke sektor hortikultura, peternakan, pengolahan hasil pertanian, dan UMKM.
LSM PRO RAKYAT juga menyoroti persoalan mendasar yang masih menjadi pekerjaan rumah serius, seperti kemantapan jalan kabupaten, lambannya realisasi investasi, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Wilayah pesisir, pegunungan, dan daerah pinggiran dinilai masih membutuhkan perhatian lebih agar pembangunan tidak hanya terpusat.
“Pemerataan bukan jargon, tetapi ukuran keberpihakan dan keberanian pemerintah,” tegas Johan.
Sebagai penutup, Aqrobin AM menegaskan bahwa tahun pertama kepemimpinan Saleh–Agus merupakan awal dari pengawasan publik yang lebih ketat.
“Jalan lurus tidak cukup diucapkan, tetapi harus dibuktikan. Rakyat Tanggamus menunggu kerja nyata, bukan sekadar kata-kata,” pungkasnya. (***)
