LampungID.Com, Sleman– Mengurus tanah bukan sekadar membaca peta, melakukan pengukuran, menerbitkan sertipikat, atau menjalankan aturan. Di balik setiap bidang tanah terdapat manusia, sejarah, kebudayaan, bahkan harapan hidup yang harus dipahami.
Pesan itulah yang disampaikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X kepada para wisudawan dan wisudawati Politeknik Agraria STPN.
Pesan tersebut disampaikan Sri Sultan dalam sambutannya pada wisuda Politeknik Agraria STPN, Sabtu (5/9/2026), yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti.
Sri Sultan menegaskan, Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang memiliki kemampuan teknis dan penguasaan teknologi, tetapi pada saat yang sama mempunyai kepekaan terhadap persoalan sosial masyarakat.
“Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang mampu membaca peta sekaligus memahami manusia di dalam peta.”
Menurut Sri Sultan, penguasaan teknologi harus berjalan bersama dengan kebijaksanaan dalam mempertimbangkan rasa keadilan. Begitu pula regulasi harus dijalankan dengan teguh, namun tetap arif dalam membaca sejarah dan kebudayaan masyarakat.
Tanah Bukan Sekadar Hamparan
Sri Sultan mengingatkan bahwa tanah bagi masyarakat Indonesia bukan hanya sebuah hamparan fisik.
Tanah merupakan bagian dari jati diri, jejak perjuangan sekaligus fondasi kehidupan dan pemerintahan.
Di atas tanah, masyarakat membangun rumah, menghasilkan pangan, membentuk komunitas dan meneruskan kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Karena itu, tanah juga kerap dimaknai sebagai Ibu Pertiwi yang mengandung kehidupan, memberi penghidupan dan menopang keberlanjutan peradaban.
Menurutnya, pengelolaan tanah tidak dapat dipisahkan dari nilai dan kebudayaan masyarakat yang hidup di atas maupun di sekitarnya.
Dalam filosofi Jawa, terdapat prinsip Hamemayu Hayuning Bawana, sebuah ikhtiar untuk menjaga keselamatan, ketenteraman dan keharmonisan dunia.
Prinsip tersebut, kata Sri Sultan, mengajarkan bahwa setiap kebijakan dan tindakan dalam pengelolaan tanah harus membawa kehidupan menuju kondisi yang lebih adil dan manusiawi.
Setiap Daerah Memiliki Cara Pandang terhadap Tanah
Sri Sultan juga menyoroti keberagaman masyarakat Indonesia dalam memandang tanah.
Di Minangkabau, misalnya, dikenal konsep Harta Pusaka Tinggi yang berkaitan dengan tanah ulayat kaum dan tanggung jawab lintas generasi.
Di Bali, sistem subak menunjukkan eratnya hubungan antara tanah, air, pertanian dan kehidupan spiritual melalui filosofi Tri Hita Karana, yang menekankan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam.
Sementara di sejumlah wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua dan Maluku, sistem hak ulayat memperlihatkan bahwa tanah tidak semata-mata dipandang sebagai aset, tetapi juga sebagai ruang hidup bersama yang melekat pada tanggung jawab sosial suatu marga atau kelompok adat.
“Keragaman ini adalah kekayaan tata kelola pemerintahan Indonesia. Regulasi perlu membacanya dengan jernih, kebijakan perlu menghormatinya dengan arif, teknologi perlu mengakomodasinya dengan presisi dan kepekaan,” ujar Sri Sultan.
Antara Peta, Sertipikat dan Martabat
Sri Sultan menilai, ilmu pertanahan memiliki cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar persoalan teknis.
Ilmu tersebut bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat, kesejahteraan manusia dan keberlanjutan lingkungan.
Penguatan keamanan tenurial atau kepastian penguasaan dan pemanfaatan tanah, menurutnya, menjadi salah satu bagian penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Kepastian hak atas tanah juga membutuhkan kelembagaan dan tata kelola yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi manfaat nyata.
“Di sinilah ilmu pertanahan memperoleh kedudukan strategis. Ilmu pertanahan bekerja di antara ukuran dan makna, antara peta dan manusia, antara sertipikat dan juga martabat,” ungkap Sri Sultan.
Pesan untuk Para Lulusan
Kepada para wisudawan dan wisudawati, Sri Sultan berpesan agar mereka tidak memandang pekerjaan pertanahan sebagai rutinitas administratif semata.
Sebab, di balik setiap berkas yang mereka tangani nantinya, terdapat kehidupan manusia yang menaruh harapan terhadap kepastian dan pelayanan yang diberikan.
Karena itu, ilmu dan kompetensi yang diperoleh selama menempuh pendidikan harus diwujudkan dalam pelayanan yang memberikan kepastian, sekaligus mempertimbangkan rasa keadilan dan kondisi sosial masyarakat.
Sri Sultan juga meminta para lulusan membawa ilmu mereka ke tengah masyarakat dengan sikap rendah hati.
Setiap pengukuran diharapkan menjadi jalan menuju kepastian. Setiap pemetaan menjadi jalan menuju keteraturan. Sementara setiap pelayanan pertanahan diharapkan mampu menjadi jalan menuju ketenteraman sosial.
“Dengan visi seperti itulah kita menaruh harapan besar kepada para wisudawan-wisudawati yang akan mengaplikasikan ilmunya di dunia kerja,” pungkas Sri Sultan. (LS/JR/FA)
