LAMPUNG INDONESIA.Com,Bandar Lampung DPW PEKAT Indonesia Bersatu (IB) Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi dan Konsolidasi bersama seluruh DPD se-Lampung di Sekretariat DPW, Kamis (4/12/2025). Pertemuan ini menjadi forum resmi untuk memperkuat soliditas, menegakkan AD/ART, dan meluruskan isu-isu liar terkait dinamika internal organisasi.
Rakor dihadiri unsur Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, serta Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPD yang sah berdasarkan SK DPP PEKAT IB.
Ketua DPW PEKAT IB Lampung, Novianti, S.H., menegaskan bahwa seluruh gerak organisasi wajib mengacu pada legalitas resmi yang sudah ditetapkan.
“DPW ingin memastikan roda organisasi berjalan tegak lurus sesuai AD/ART dan menjaga marwah kepengurusan yang sah,” ujar Novianti.
DPW mengingatkan bahwa PEKAT IB sebagai induk organisasi telah mengantongi SK Kemenkumham AHU-0001179.AH.01.08.TAHUN 2023, sementara DPW Lampung menggunakan dasar hukum SK DPP Nomor Kpts.023/DPP-PEKAT IB/I/2025.
Dengan demikian, seluruh aktivitas struktural harus tunduk pada hierarki resmi. Setiap kegiatan di luar struktur yang sah otomatis dianggap tidak memiliki landasan hukum.
Dalam rakor, DPW kembali menegaskan bahwa pembekuan DPD Pesawaran dan Tanggamus telah dilakukan sesuai mekanisme AD/ART, termasuk penunjukan karateker untuk memastikan jalannya organisasi.“Pembekuan ini dilakukan jauh sebelum adanya kegiatan 30 November. Karena itu, segala tindakan yang mengatasnamakan DPD Pesawaran dan Tanggamus setelah pembekuan adalah tidak sah,” tegas Novianti.
Forum rakor juga mengeluarkan Pernyataan Sikap Resmi yang menegaskan bahwa kegiatan yang digelar di Pesawaran pada 30 November 2025 oleh pihak yang sudah dibekukan adalah:
Ilegal
Inkonstitusional
Tidak diakui organisasi
DPW Lampung juga meluruskan informasi terkait kehadiran Ketua OKK DPP di Lampung. DPW menegaskan bahwa kedatangan Ketua OKK adalah untuk tugas investigasi dan verifikasi data, bukan untuk menghadiri atau meresmikan rapat ilegal tersebut.
DPW meminta seluruh karateker DPD yang telah menerima SK untuk mempercepat konsolidasi internal.
Agenda terbesar yang kini ditekankan adalah:Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda)untuk membentuk kepengurusan definitif yang kuat, loyal, dan taat AD/ART.
“Musda harus berjalan sesuai aturan. Kita ingin kepengurusan yang solid dan mampu menjaga kehormatan organisasi,” kata Novianti.(red)
Melalui pernyataan tertulis, DPW mengimbau seluruh kader, mitra, instansi pemerintah, dan masyarakat untuk merujuk hanya pada kepengurusan yang sah. DPW juga menyatakan bahwa organisasi tidak akan menoleransi upaya yang mendelegitimasi struktur resmi.
Rakor ditutup dengan penegasan komitmen bersama untuk memperkuat organisasi secara modern, tertib hukum, dan bermartabat.
