LAMPUNGID.COM,Di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya mereda, pemerintah justru menambah beban fiskal melalui kebijakan-kebijakan yang sarat pesan politik. Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat, lonjakan harga kebutuhan pokok, serta merosotnya daya beli masyarakat bukan sekadar gejala ekonomi biasa, melainkan peringatan keras bahwa ruang gerak keuangan negara semakin sempit.
Namun ironisnya, di saat kehati-hatian anggaran seharusnya menjadi kompas utama, negara justru tampak lebih sibuk mengelola citra ketimbang mengelola risiko
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi contoh paling nyata dari tarik-menarik antara kepentingan politik dan rasionalitas ekonomi. Secara moral, program ini sulit ditolak. Tetapi secara fiskal, MBG memunculkan pertanyaan mendasar: apakah negara sedang membangun masa depan, atau sedang membeli legitimasi politik jangka pendek
Masalah utama MBG bukanlah soal niat, melainkan soal keberanian negara mengakui keterbatasannya sendiri. Ketika pendapatan negara tertekan dan belanja publik terus membengkak, setiap program berskala besar semestinya melalui uji kepatutan yang ketat—bukan sekadar disahkan karena daya tarik politiknya di mata publik.
Dalam konteks ini, kritik terhadap MBG harus dibaca sebagai kritik terhadap arah politik anggaran nasional. Sebab, anggaran bukan hanya instrumen ekonomi, melainkan cermin keberpihakan kekuasaan. Ketika negara mengalokasikan dana besar untuk program yang berpotensi populer, sementara sektor pendidikan masih tertatih, layanan kesehatan belum merata, dan lapangan kerja kian menyempit, publik berhak curiga bahwa prioritas sedang digeser dari kebutuhan struktural ke kepentingan elektoral.
Pelemahan rupiah memperjelas ketimpangan tersebut. Setiap penurunan nilai tukar berdampak langsung pada biaya impor, harga pangan, dan ongkos produksi. Beban itu akhirnya ditanggung masyarakat kecil. Dalam situasi demikian, kebijakan yang menyedot anggaran besar tanpa skema keberlanjutan yang jelas berpotensi menjadi beban ganda bagi rakyat: pertama sebagai pembayar pajak, kedua sebagai korban inflasi.
Tak mengherankan jika gelombang kritik muncul dari berbagai kalangan, terutama mahasiswa. Namun alih-alih dijawab dengan dialog substantif, kritik kerap dipersempit sebagai gangguan stabilitas atau dianggap tidak memahami kompleksitas kebijakan negara. Sikap semacam ini justru memperlihatkan kecenderungan anti-kritik yang berbahaya bagi demokrasi.
Di sisi lain, pemerintah dan pendukungnya kerap membingkai MBG sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia. Klaim ini sah secara narasi, tetapi lemah bila tidak disertai transparansi anggaran, evaluasi berkala, serta keberanian untuk mengoreksi jika program terbukti tidak efisien. Investasi tanpa pengawasan hanya akan melahirkan pemborosan yang dilegalkan oleh jargon pembangunan.
Sejarah ekonomi Indonesia telah berulang kali mengajarkan satu pelajaran penting: krisis sering kali bukan datang tiba-tiba, melainkan dibangun secara perlahan melalui keputusan politik yang mengabaikan peringatan dini. Ketika negara gagal membedakan antara kebijakan strategis dan kebijakan populis, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar stabilitas fiskal, melainkan kepercayaan publik.
Pada akhirnya, badai rupiah adalah ujian kepemimpinan. Apakah negara memilih bersikap jujur pada keterbatasannya dan berani menata ulang prioritas, atau justru terus memaksakan kebijakan yang lebih menguntungkan citra politik dibanding kepentingan jangka panjang rakyat
Rakyat tidak anti-program. Rakyat hanya menuntut kejujuran dan keberanian politik: berani mengatakan cukup, berani menunda yang tidak mendesak, dan berani memprioritaskan yang benar-benar dibutuhkan. Di tengah tekanan ekonomi, itu bukan tuntutan berlebihan—itu adalah syarat minimum bagi pemerintahan yang bertanggung jawab.Tabik pun
Oleh: Ariyadi Ahmad Aritorial | 18 Juni 2026
