LAMPUNGID.COM Kalianda– Ketua Umum Dewan Anak Adat Lampung Selatan (DAALS), H.Andi Azis,SH., menyampaikan keberatan dan kekecewaannya atas pencantuman nama Dewan Anak Adat Lampung Selatan dalam surat pemberitahuan rencana aksi demonstrasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (2/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan H.Andi Azis,SH. saat dikonfirmasi melalui WhatsApp. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak pernah ada koordinasi maupun keputusan resmi organisasi yang menyatakan DAALS bergabung atau memberikan mandat kepada pihak tertentu untuk mewakili organisasi dalam rencana aksi tersebut.
Menurut Andi Ajis, setiap langkah dan keputusan yang membawa nama organisasi harus melalui mekanisme internal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
“Sesuai AD/ART, dalam kepengurusan Dewan Anak Adat, apa pun bentuknya, sekecil apa pun persoalannya, harus ada koordinasi dan pemberitahuan. Ini menyangkut nama baik serta marwah organisasi,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah bermaksud menghalangi hak siapa pun untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Bahkan, secara pribadi, Andi Ajis menyatakan bahwa penyampaian aspirasi terkait keterbukaan pejabat publik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.
“Jangan salah persepsi. Kami tidak menghalang-halangi kawan-kawan untuk melakukan aksi. Silakan saja, karena negara kita negara demokrasi. Setiap warga negara memiliki hak menyampaikan pendapat sesuai prosedur yang berlaku,” ujarnya.
Namun, ia menyayangkan apabila nama DAALS dicantumkan tanpa adanya persetujuan dan mekanisme organisasi.
“Saya selaku Ketua Umum merasa kecewa atas pencantuman nama Dewan Anak Adat tersebut. Kami tidak sedang menyinggung siapa pun, tetapi sangat menyayangkan apabila ada pihak yang mencantumkan nama organisasi semaunya sendiri tanpa melalui koordinasi dan persetujuan kepengurusan,” lanjutnya.
Andi Ajis menambahkan, DAALS dibangun melalui proses panjang sejak awal perintisan hingga berkembang seperti sekarang. Karena itu, ia meminta seluruh pihak menghormati struktur, mekanisme, serta keputusan resmi organisasi.
Sekretaris Umum: Bukan Keputusan Organisasi
Senada dengan Ketua Umum, Sekretaris Umum DAALS Lampung Selatan, Aqrobin A.M., juga menyampaikan sikap organisasi terkait pencantuman nama DAALS dalam surat pemberitahuan rencana aksi tersebut.
Dalam keterangannya, Aqrobin menegaskan bahwa DAALS merupakan organisasi yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Ia menjelaskan, setiap kebijakan maupun keputusan organisasi harus ditempuh melalui rapat pengurus dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat, serta mengikuti mekanisme resmi organisasi.
Menurut Aqrobin, persoalan muncul setelah pihaknya mencermati surat pemberitahuan rencana aksi yang mencantumkan 10 elemen atau unsur. Pada nomor urut sembilan tercantum inisial H.A. yang mengatasnamakan Dewan Adat.
Namun, Aqrobin menyatakan bahwa pencantuman tersebut tidak didahului koordinasi, komunikasi, maupun musyawarah resmi yang diketahui Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan jajaran pengurus lainnya.
“Sepanjang tidak ada koordinasi, komunikasi, dan musyawarah resmi yang diketahui Ketua Umum, Sekretaris Umum serta jajaran pengurus lainnya, maka pencantuman nama tersebut bukan merupakan keputusan organisasi Dewan Anak Adat Lampung Selatan,” tegas Aqrobin.
Ia juga menjelaskan bahwa inisial H.A.
merupakan salah satu anggota Dewan Anak Adat di Kecamatan Rajabasa. Dengan demikian, menurutnya, yang bersangkutan tidak secara otomatis memiliki kewenangan untuk mewakili atau membawa nama organisasi dalam suatu kegiatan tanpa mandat dan persetujuan kepengurusan.
Tidak Menghalangi Hak Menyampaikan Pendapat
Meski menyatakan keberatan atas pencantuman nama organisasi, DAALS menegaskan tidak menghalangi elemen masyarakat maupun organisasi lain untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi.
Aqrobin menyebut penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
“Silakan kawan-kawan menyampaikan aspirasi. Itu merupakan hak warga negara yang dilindungi undang-undang. Namun, jangan membawa atau mencantumkan nama Dewan Anak Adat Lampung Selatan apabila tidak ada koordinasi dan keputusan resmi organisasi,” ujarnya.
DAALS berharap seluruh pihak dapat menghormati tata kelola organisasi, menjaga komunikasi, serta tidak menggunakan nama suatu lembaga tanpa persetujuan pihak yang berwenang.
Sikap tersebut, menurut jajaran pengurus DAALS, bukan bentuk penolakan terhadap penyampaian aspirasi, melainkan penegasan bahwa setiap organisasi memiliki aturan, struktur, dan mekanisme pengambilan keputusan yang harus dihormati.
DAALS menegaskan bahwa pencantuman namanya dalam surat pemberitahuan rencana aksi tersebut bukan merupakan keputusan resmi organisasi karena tidak pernah dibahas maupun disepakati melalui mekanisme internal kepengurusan.(***)
