LAMPUNGID.COM KALIANDA—Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Lampung Selatan menyatakan sikap menolak tarif ruas Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (Bakter) yang dinilai terlalu tinggi dan membebani masyarakat.
Organisasi mahasiswa itu menilai besaran tarif hingga Rp254.000 untuk kendaraan Golongan I pada jarak terjauh tidak sebanding dengan kualitas pelayanan yang diterima pengguna jalan.
Ketua Umum PC IMM Lampung Selatan, Mesyur Cindy Ahmad Syarif, mengatakan jalan tol merupakan infrastruktur publik yang seharusnya mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan semata-mata orientasi bisnis.
“Jalan tol adalah infrastruktur penunjang hajat hidup orang banyak. Ketika tarif yang berlaku dinilai terlalu tinggi dan tidak diimbangi dengan peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang signifikan, maka fungsi jalan tol telah bergeser dari instrumen pemerataan ekonomi menjadi komoditas komersialisasi semata,” ujar Mesyur.
Menurutnya, berdasarkan kajian internal PC IMM Lampung Selatan, kebijakan tarif jalan tol seharusnya mempertimbangkan keseimbangan antara keberlanjutan usaha pengelola dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Namun, kondisi yang terjadi saat ini dinilai belum mencerminkan prinsip keadilan sosial karena daya beli masyarakat kurang mendapat perhatian.
IMM Lampung Selatan juga menyoroti sejumlah persoalan pelayanan yang hingga kini masih dikeluhkan pengguna jalan. Di antaranya kondisi aspal yang bergelombang di beberapa titik serta penerangan jalan yang dinilai belum memadai. Organisasi tersebut menilai persoalan-persoalan itu seharusnya menjadi prioritas pembenahan.
“Kami tidak menolak keberadaan jalan tol, tetapi kami menolak tarif yang dirasakan terlalu mahal jika dibandingkan dengan kualitas pelayanan yang ada. Sebelum berbicara mengenai besaran tarif, pengelola harus memastikan seluruh hak pengguna jalan telah dipenuhi sesuai Standar Pelayanan Minimal,” tegasnya.
Selain persoalan pelayanan, PC IMM Lampung Selatan juga menilai proses penetapan tarif belum sepenuhnya memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Organisasi itu berpandangan tingginya tarif jalan tol berpotensi meningkatkan biaya logistik karena Tol Bakauheni–Terbanggi Besar merupakan jalur utama distribusi barang antara Pulau Jawa dan Sumatera. Dampaknya, kenaikan biaya angkut dikhawatirkan akan berimbas pada harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat.
Atas dasar itu, PC IMM Lampung Selatan menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap besaran tarif Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan mempertimbangkan kualitas pelayanan dan kemampuan ekonomi masyarakat.
Kedua, mendesak Komisi V DPR RI memanggil manajemen PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll (BTB) untuk membuka data Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara transparan kepada publik.
Ketiga, meminta pemerintah, regulator, badan usaha jalan tol, pemerintah daerah, serta perwakilan masyarakat menggelar dialog terbuka (public hearing) guna mengkaji kembali formula penetapan tarif agar lebih adil dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
PC IMM Lampung Selatan menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut. Organisasi itu menyatakan siap membawa aspirasi penolakan tarif Tol Bakter hingga ke tingkat pusat apabila tuntutan yang disampaikan tidak mendapat perhatian dari pihak terkait.(Red)
