LAMPUNGID.Com,Bandar Lampung Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengapresiasi keseriusan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Lampung dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.Apresiasi itu disampaikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Lampung, yang berlangsung di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Rabu (5/11/2025).
“Kegiatan bersama Gubernur Lampung ini luar biasa. Tidak hanya menghadirkan bupati dan wali kota, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Setyo Budiyanto.Ketua KPK menegaskan, pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan, tetapi harus dibangun melalui budaya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Transparansi berarti kebijakan publik dapat diakses masyarakat, sementara akuntabilitas berarti seluruh kegiatan pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum,” jelasnya.Ia berharap seluruh aparatur pemerintahan di Lampung menjaga integritas dan kejujuran dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan publik.
“Dengan sinergi dan komitmen bersama, kita berharap Provinsi Lampung dapat menjadi contoh daerah yang bersih dan berintegritas,” tegas Setyo.
Gubernur Tekankan Integritas sebagai Fondasi Pembangunan Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi melalui kolaborasi menyeluruh antar lembaga dan masyarakat.
“Pencegahan korupsi harus dilakukan bersama-sama. Melalui survei persepsi masyarakat tahun 2024, kita dapat melihat kondisi kabupaten/kota dan apa saja yang perlu dibenahi. Alhamdulillah, 15 kabupaten/kota kini punya semangat untuk berbenah,” ujar Gubernur.
Rahmat Mirzani Djauzal juga menegaskan bahwa integritas adalah dasar dari seluruh proses pembangunan dan pelayanan publik.
“Tanpa integritas, kebijakan tidak akan berpihak kepada masyarakat. Karena itu pemerintah harus menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama,” ucapnya.Ia menambahkan, pemerintah harus menjadi motor kolaborasi lintas sektor untuk membangun kepercayaan publik.
“Lampung tidak akan maju jika tidak ada upaya memperbaiki diri. Pemerintah harus jadi motor kolaborasi dengan pengusaha, petani, dan masyarakat. Kepercayaan publik adalah kunci,” pungkasnya.
KPK Paparkan Capaian Pencegahan Korupsi Daerah rapat juga diisi pemaparan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Bahtiar Ujang Purnama, yang menyampaikan capaian kinerja pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah se-Lampung melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).
Berdasarkan data, capaian MCP Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2025 mencapai angka 80, dengan rata-rata MCP kabupaten/kota di Lampung sebesar 52, lebih tinggi dari rata-rata nasional 40.Selain itu, Indeks SPI Nasional tahun 2024 juga meningkat menjadi 71,53 dari 70,97 di tahun sebelumnya.
Di tingkat daerah, Lampung menunjukkan tren positif dengan nilai SPI di antaranya:
Kabupaten Pringsewu: 75,73
Kota Metro: 75,59
Kabupaten Tulang Bawang: 72,24
Kabupaten Lampung Selatan: 71,68
Provinsi Lampung: 67,52KPK
menilai capaian ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memperkuat integritas serta menutup ruang terjadinya korupsi melalui digitalisasi layanan, pengawasan anggaran, dan sertifikasi aset. Sinergi Multi Pihak kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar, Kepala Kejaksaan Tinggi Danang Suryo Wibowo, Kapolda Lampung Helfi, serta jajaran Forkopimda, bupati/wali kota se-Lampung, Kepala OPD, dan perwakilan DPRD.KPK berharap kegiatan ini menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di seluruh wilayah Provinsi Lampung.(HPAdmin)
