LAMPUNG INDONESIA.Com,Bandar Lampung Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kota Bandar Lampung yang semula dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 14 Desember 2025, resmi ditunda tanpa batas waktu.
Penundaan tersebut merupakan hasil Rapat Panitia Penyelenggara Musda XI Partai Golkar Kota Bandar Lampung yang kemudian disampaikan melalui permohonan resmi kepada Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung pada Sabtu malam, 13 Desember 2025.
Berdasarkan usulan panitia penyelenggara, Plt Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung mengajukan permohonan penundaan Musda XI melalui surat bernomor B-77/DPDPG-II/KBL/XII/2025, yang ditandatangani oleh Plt Ketua H. Riza Mirhadi, SH dan Sekretaris Ali Wardana, S.IP.
Menanggapi keputusan tersebut, Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar se-Kota Bandar Lampung menyatakan kekecewaan dan keprihatinan.
Sikap tersebut dituangkan dalam Pernyataan Pers yang disampaikan pada Minggu, 14 Desember 2025.Ismiari Aziz, SE, Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kecamatan Tanjung Senang, menilai proses penjaringan calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung tidak berjalan secara transparan.
Menurutnya, tidak ada pengumuman resmi terkait tahapan penjaringan, bahkan pimpinan kecamatan sebagai pemilik suara sah tidak menerima undangan tertulis.
“Kami sangat menyayangkan penundaan ini. Kami adalah pemilik suara yang sah, namun tidak ada undangan tertulis maupun informasi resmi kepada kami sebagai Pimpinan Kecamatan se-Kota Bandar Lampung,” ujar Ismiari Aziz kepada awak media.Ia menegaskan bahwa loyalitas kader Golkar semata-mata untuk partai, bukan untuk individu atau kelompok tertentu.
“Loyalitas kami adalah kepada Partai Golkar, bukan kepada individu atau keluarga tertentu. Partai Golkar adalah milik seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Lebih lanjut, pihaknya berharap Musda XI Partai Golkar Kota Bandar Lampung dapat segera dilaksanakan sesuai dengan AD/ART Partai Golkar, serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak–Juknis) tertulis dari DPP Partai Golkar, tanpa adanya intervensi, intimidasi, maupun upaya penggiringan dukungan.
“Kami ingin Musda berjalan demokratis, jujur, dan bermartabat, tanpa tekanan dalam bentuk apa pun,” tutup Ismiari dengan nada tegas.
Sementara itu, informasi yang dihimpun awak media dari sumber internal yang enggan disebutkan namanya menyebutkan bahwa dukungan dari 11 Pimpinan Kecamatan se-Kota Bandar Lampung menguat kepada Handitya Narapati, SZP untuk menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung.
Sumber tersebut juga mengungkapkan bahwa Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kota Bandar Lampung menyatakan sikap satu suara bersama 11 Pimpinan Kecamatan dalam mendukung Handitya Narapati, SZP.
Sebagai partai yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan demokrasi Indonesia, Partai Golkar dinilai harus tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi internal dan memberikan ruang yang setara bagi seluruh kader untuk mengabdi dan berkontribusi bagi partai.(Red)
