LAMPUNG INDONESIA.Com,Jakarta, 9 Desember 2025 Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember menjadi momentum penting bagi ASDP untuk menegaskan kembali komitmen perusahaan dalam membangun layanan publik yang bersih, terpercaya, dan berlandaskan integritas.
Bagi ASDP, integritas bukan hanya slogan, tetapi prinsip kerja yang membentuk budaya perusahaan secara menyeluruh dari perencanaan hingga pelayanan kepada masyarakat.
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, menyampaikan bahwa komitmen antikorupsi merupakan bagian esensial dari amanah perusahaan sebagai BUMN.
“Sebagai perusahaan yang melayani kepentingan masyarakat luas, kami memastikan seluruh proses berjalan tanpa korupsi serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Integritas harus tampak dalam tindakan nyata, bukan sekadar tertulis dalam dokumen,” ujarnya. Heru menegaskan, integritas hanya dapat terwujud apabila menjadi budaya yang dipraktikkan secara konsisten oleh seluruh insan perusahaan.
Dalam laporan tahun buku 2024, ASDP memperkokoh fondasi tata kelola melalui penerapan Good Corporate Governance (GCG) dengan standar ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS).
Parameter ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi, manajemen risiko yang sistematis, kepatuhan hukum, serta perlindungan pemangku kepentingan. Implementasi ACGS menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kredibilitas perusahaan sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan dan kualitas pengambilan keputusan. Langkah ini menandai perjalanan ASDP menuju tata kelola yang modern, adaptif, dan sejalan dengan standar internasional.
Komitmen tata kelola tersebut diperkuat melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2025.
Standar ini menjadi acuan seluruh unit kerja agar setiap aktivitas meliputi pelayanan, operasi, hingga pengadaan dilaksanakan secara disiplin, bebas konflik kepentingan, dan memenuhi prinsip kehati-hatian.
Dengan sistem ini, ASDP membangun mekanisme pencegahan serta deteksi dini terhadap potensi penyuapan, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja perusahaan sebagai BUMN yang bersih dan bertanggung jawab.(***)
